Selasa, 01 Maret 2011

PBB, ASEAN dan MYANMAR

Upaya PBB dan ASEAN dalam menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar
Untuk mengetahui apa saja yang menjadi wewenang dan upaya PBB serta ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah di Myanmar tersebut, maka yang perlu diketahui yaitu:
     Asas Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa
            Asas-asas PBB adalah sebagai berikut:
a)       Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya
b)       Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
c)       Semua anggota harus menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan.
d)       Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap Negara lain.
    Tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa
            Tujuan PBB adalah sebagai berikut:
a)       Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
b)       Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan anyara bangsa-bangsa.
c)       Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya,dan hak asasi.
d)       Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.
   Struktur Organisasi PBB
            Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan terdapat enam organ utama PBB, yaitu:
a)       Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.
b)       Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Fungsi utama Dewan, memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara damai dan pemaksaan (D.W.BOWETT, 1992:42)
c)       Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun dan tugas Dewan Ekonomi dan Sosial :
                                                           (1)      Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia
                                                           (2)      Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum
                                                           (3)      Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya.
d)       Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah-daerah perwalian”).
e)       Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.
f)        Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah.
Saat ini komunitas international bersama-sama mengadopsi sebuah treaty yang membentuk sebuah pengadilan pertama dalam sejarah yang independen dan permanen. Pengadilan tersebut saat ini telah menjadi kenyataan yang disebut sebagai International Criminal Court (ICC). ICC memiliki kemampuan untuk untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida (genocide), dan kejahatan perang (crime of war). ICC sifatnya melengkapi keberadaaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi tersebut. ICC adalah sebuah pengadilan permanen yang dibentuk untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida (genocide), dan kejahatan perang (crime of war).

               ASEAN
                      1) Tujuan ASEAN
            Tujuan umum ASEAN adalah untuk mengukuhkan kerjasama regional di berbagai bidang. Diantaranya tujuan ASEAN adalah:
a)       Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
b)       Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum.
c)       Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan industri.
d)       Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian.
e)       Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perrdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup.
f)        Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisaasi-organisasi internasional dan regional.
2) Agenda ASEAN tentang HAM
             ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) yang merupakan hasil final dari kerja High Level Panel ASEAN Human Rights Body seperti yang dimandatkan oleh Piagam ASEAN. Institusi AICHR ini merupakan hasil konsensus final pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Phuket, Thailand tanggal 17-23 Juli 2009. Konsensus ini menjadi antiklimaks dari penantian panjang terwujudnya badan Hak-hak Asasi Manusia di ASEAN yang berwibawa. Namun, badan baru ini ternyata jauh dari harapan para pejuang HAM di kawasan ini.
            Sebagai “intergovernmental body”, institusi ini jauh dari independensi dan imparsialitas seperti yang dipersyaratkan oleh Paris Principal. Institusi ini juga tak bisa diharapkan sebagai perangkat human rights karena tidak memiliki mandat protection. Mandat yang diperkenankan hanya sebatas promotion. Proposal pemerintah Indonesia untuk memperkuat  institusi HAM ASEAN ini dengan mandat penuh, “human rights promotion and protection” ternyata tidak didukung oleh sembilan negara lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan pemerintah Indonesia sangat kecewa atas hasil ini. Sebelumnya, banyak pihak berharap ada hasil yang signifikan dari pertemuan ini, sebagai puncak dari kerja high level panel ASEAN (yang terdiri dari 10 diplomat dari seluruh anggota ASEAN) dalam mempersiapkan kerangka kerja ASEAN Human Rights Body ini. Pekerjaan ini merupakan langkah awal menindaklanjuti ratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang dianggap sebagai konstitusi baru ASEAN. Kelahiran ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights harus dimaknai sebagai resistensi mayoritas negara-negara anggota ASEAN terhadap instrumen HAM internasional yang dapat menggoyahkan kekuasaan politiknya.
Berdasarkan dari data yang ada diatas, maka sebenarnya PBB dan ASEAN memiliki wewenang dan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Negara-negara di dalamnya.  Seperti halnya PBB yang mengirim utusannya yaitu Ibrahim Gambari guna menyelesaikan konflik yang ada. ASEAN pun tidak tidak tinggal diam, masalah Myanmar tidak pernah lepas menjadi agenda pembahasan dalam KTT ASEAN, yang terakhir di KTT Singapore masalah tersebut pun masih dibahas. Utusan khusus Sesjen PBB Ban Ki-moon urusan Myanmar, Ibrahim Gambari, untuk keempat kali dalam satu tahun terakhir kembali akan mengunjungi Myanmar  untuk keempat kali dalam satu tahun terakhir di 2008 kembali akan mengunjungi Myanmar berkaitan dengan masalah politik di negara tersebut. berkaitan dengan masalah politik di negara tersebut. 
Mantan duta besar Nigeria untuk PBB itu mengutarakan harapannya untuk dapat meneruskan pembicaraan dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan di Myanmar seperti yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB kepada Sesjen Ban Ki-moon.
Pada tiga kunjungan sebelumnya, Gambari melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh politik, termasuk pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.
Misi kunjungan Gambari yang keempat itu sebelumnya dibahas secara khusus oleh para duta besar "Group of Friends", yaitu kelompok negara sahabat --termasuk Indonesia-- yang memiliki kepedulian terhadap Myanmar pada 23 Juli 2008.
Pertemuan kelompok itu yang dibuka oleh Sesjen PBB Ban Ki-moon membahas berbagai perkembangan di Myanmar dan mereka menyampaikan mendukung secara penuh pada upaya Sesjen PBB membantu Myanmar menjalankan demokratisasi.
Hasil pertemuan menyatakan bahwa mereka berharap kunjungan keempat Gambari ke Myanmar itu akan membuahkan hasil nyata menyangkut masalah yang menjadi perhatian dunia internasional, terutama berlangsungnya kembali dialog antara junta militer dan Aung San Suu Kyi, dan terciptanya proses pemilihan yang dapat dipercaya.
"Groups of Friends" antara lain terdiri atas Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Australia, China, India, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Perancis, Rusia, Masyarakat Eropa dan Uni Eropa.
Kelompok tersebut dibentuk pada bulan Desember 2007 lalu, menyusul tekanan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap para pengunjuk rasa di negara tersebut.
Pada kunjungan terakhirnya ke Myanmar, yaitu pada 6-10 Maret 2008, Gambari mengungkapkan kekecewaannya karena misinya saat itu tidak membuahkan hasil nyata.
Saat itu ia memang diberi kesempatan untuk bertemu dua kali dengan tokoh demokrasi yang mengalami tahanan rumah selama 17 tahun, Aung San Suu Kyi, juga dengan sejumlah tokoh lain politik.
Namun ia menyayangkan ia tidak mendapat kesempatan bertemu dengan pemimpin pemerintahan senior maupun pihak-pihak lain yang sebelumnya ingin ia temui, termasuk anggota parlemen Myanmar yang terpilih pada Pemilu tahun 1990 serta perwakilan dari kelompok-kelompok etnik di Myanmar. 
Dalam permasalahan yang ada di Myanmar, ada satu nama  yang begitu disorot oleh dunia. Aung San Suu Kyi, seorang aktivis HAM dan prokebebasan rakyat yang selama ini berjuang melawan kediktatoran Junta Militer. PBB dan ASEAN juga sebenarnya menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya perjuangan Aung San Suu Kyi. Dukungan pun terus bermunculan dari negara-negara tetangga Myanmar bagi masyarakat Myanmar pada umumnya dan Aung San Suu Kyi khususnya.
Yang paling terbaru mengenai Myanmar dan Aung San Suu Kyi adalah masalah penahanan serta proses peradilan Aung hingga akhirnya pembebasan Aung San Suu Kyi. Kritik Barat mengecam Junta Myanmar, Jumat untuk menekan "dakwaan-palsu" atas tuntutan penahanan baru  terhadap pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, tetapi langkah pemindahan status ini hanya mendapat teguran lunak dari negara-negara tetangga Asia.
Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk pemeriksaan pengadilan terhadap Suu Kyi, Senin, atas tuntutan bahwa ia telah melanggar syarat tahanan rumahnya setelah seorang penyusup Amerika  tinggal di rumahnya.
Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mengatakan "rezim sangat jelas bermaksud mencari dalih, tidak peduli bagaimanapun lemahnya, untuk memperpanjang penahanan illegalnya".
Di Washington, Menteri luar negeri AS  Hillary Clinton mengatakan ia merasa sangat tidak mengerti oleh "alasan" tuntutan baru terhadap Suu Kyi dan berniat akan mengangkat isu ini dengan China dan negara-negara Asia Tenggara.
Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "jangankan ditahan dia seharusnya sudah dibebaskan dari tahanan rumah, yang jelas-jelas telah melanggar hukum internasional seperti yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa".
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay mengatakan bahwa tuntutan harus dibatalkan dan memberitahukan Myanmar untuk "segera membebaskannya dari keberadaan penahanannya yang ilegal, bahkan di bawah undang-undang Myanmar sendiri".
"Otoritas Myanmar kemungkinan mengklaim Aung San Suu Kyi telah melanggar kondisi dari penahanannya, namun mereka telah merusak sendiri undang-undang dan kewajiban internasional terhadap hak asasi manusia," Pillay mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jenewa.
Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon juga mengungkapkan "keprihatinan mendalam" dan berujar,  Suu Kyi "merupakan mitra penting dialog untuk rekonsiliasi nasional Myanmar".
Tetapi mereka telah memperluas penghentian kebebasan pesakitan 63 tahun tersebut, enam tahun terakhir penahanannya, yang berakhir 27 Mei, akan dijatuhkan dengan menutup telinga di Yangon.
Dari informasi terbaru mengenai Aung dan Myanmar ternyata Aung masih saja dibelenggu oleh otoritas militer. Pengadilan tinggi Myanmar telah menetapkan tanggal untuk mendengarkan banding yang akan dilakukan Aung San Suu Kyi atas kasus pelanggaran, yaitu karena membiarkan seorang warga Amerika tinggal di rumahnya tanpa izin. Salah seorang pengacara Suu Kyi, Nyan Win, mengatakan Mahkamah Agung akan mendengarkan perhomonan banding pada 17 Juni setelah sempat mengatakan akan mendunda. "Mahkamah Agung mengumumkan tanggalnya pada jumat 12 juni, dan kami telah mengumpulkan argumen di tingkat banding pada tanggal tersebut," ujar Nyan Win.
Peraih Nobel Perdamaian berusia 63 tahun tersebut dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara jika terbukti mengizinkan seorang warga Amerika Serikat bernama John Yettaw berenang menyeberangi danau untuk mengunjungi rumahnya pada awal Mei lalu. Selanjutnya John tinggal selama dua hari di rumah Suu Kyi tanpa izin yang berwenang.
Dalam 19 tahun terakhir ini, Suu Kyi telah menjalani 13 tahun masa tahanan. Jika dalam persidangan ini terbukti bersalah, ia terancam hukuman lima tahun penjara lagi. Ini berarti, Aung San Suu Kyi tidak akan dapat mengikuti pemilihan umum yang akan digelar oleh junta militer tahun depan.
Terlepas dari permasalahan Aung San Suu Kyi yang merupakan simbol pembebasan HAM di Myanmar, sebenarnya ASEAN dan PBB telah melakuakan upaya-upaya yang maksimal, akan tetapi teritori dari ASEAN dan PBB tidaklah cukup kuat untuk masuk ke dalam internal daerah kekuasaan Junta Militer Myanmar. Batasan aturan yang memperkuat posisi junta. Masalah Myanmar adalah masalah internal junta dan tidak ada satu pihak luarpun yang bisa mengintervensi kebijakan junta.

Belum berhasilnya PBB dan ASEAN dalam menghentikan pelanggaran HAM di   Myanmar
      PBB
Dewan Keamanan PBB menyetujui pernyataan yang telah diperlunak yang menyatakan "keprihatinan serius" karena penahanan yang diperpanjang atas ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.
Duta Besar Inggris untuk PBB John Sawers, yang memimpin dewan yang memiliki 15 anggota itu bulan ini, membacakan pernyataan tersebut pada wartawan pada pukul 13, 14 Agustus 2009 mengatakan bahwa sebuah pengadilan di penjara Insein yang terkenal di Yangon Selasa menjatuhkan hukuman terhadap Suu Kyi tiga tahun penjara dan kerja paksa karena melanggar ketentuan penahanan rumahnya menyusul insiden yang mana seorang pria AS berenang ke tempat kediamannya di tepi danau Mei.
Than Shwe, pemimpin junta yang berkuasa, memperingan hukuman tersebut menjadi 18 bulan tahanan rumah, tapi pengadilan itu dan keputusannya telah menimbulkan kebencian internasional. "Para anggota Dewan Keamanan menyampaikan keprihatinan serius pada penghukuman atas Daw Aung San Suu Kyi dan dampak politiknya," menurut pernyataan dewan itu, yang salah satu salinannya diperoleh oleh AFP.
Pernyataan itu menyebutkan keputusan pemerintah Myanmar untuk mengurangi hukuman Suu Kyi dan mendesak rezim militer tersebut "untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembicaraan sungguh-sungguh dengan Daw Aung San Suu Kyi dan semua pihak dan kelompok etnik yang prihatin dalam rangka untuk mencapai rekonsiliasi nasional yang inklusif".
Pernyataan itu juga menegaskan "komitmen pada kedaulatan dan integritas wilayah Myanmar" dewan itu dan menegaskan kembali bahwa "masa depan Myanmar terletak di tangan semua rakyatnya". Naskah yang disetujui itu memperlunak versi rancangan AS sebelumnya yang "mengecam penghukuman Aung San Suu Kyi dan menyampaikan kekhawatran sekali akan dampak politik tindakan itu pada situasi di Myanmar". Rancangan sebelumnya sedianya juga akan minta pada pemerintah Myanmar "untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan semua tawanan politik lainnya". Namun anggota dewan China -- sekutu penting dan pemasok militer junta yang berkuasa di Myanmar -- yang memegang hak veto minta masyarakat internasional untuk "menghormati sepenuhnya kedaulatan pengadilan Myanmar". Suu Kyi telah dikurung selama 14 tahun dari 20 tahun terakhir, bahkan sejak rezim militer menolak mengakui kemenangan besar-besaran Liga Nasional untuk Demokrasi (LND)-nya dalam pemilihan terakhir yang diadakan pada 1990.

      ASEAN
Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan puncak di Bali akhir Februari 2009 mencerminkan bahwa ASEAN lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ekonomi ketimbang sebagai institusi penegak HAM. Kesepakatan tersebut antara lain: inisiatif pembentukan Dewan Moneter Asia Tenggara (IMF versi ASEAN) dan kesepakatan dagang ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru. Sementara itu, ASEAN sama sekali tidak memberikan respons yang memadai atas masalah hak asasi buruh migran di ASEAN, eksodus pengungsi Rohingya ataupun pengadilan terhadap Aung San Suu Kyi. Dalam konteks reformasi ASEAN, Piagam ASEAN menjadi tahapan awal dari proses institusionalisasi ASEAN sebagai bentuk regionalisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang sejarah pembentukannya tak bisa dipisahkan dari konstelasi perang dingin pasca-dekolonisasi kini mulai bertransformasi menjadi institusi inter-governmental yang dipengaruhi oleh globalisme politik-ekonomi (mulai dari soal HAM hingga perdagangan bebas).
Terms of Reference (TOR) pembentukan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights dinilai tidak memenuhi standar – baik di tingkat nasional, regional maupun internasional – di bidang peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pernyataan tersebut telah disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-42 di Phuket, Thailand, 19-23 Juli lalu, ujar Menteri Luar Negeri Dr. N. Hassan Wirajuda pada Press Briefing di Departemen Luar Negeri.
Sebelum sidang di Phuket di tutup, Indonesia telah berhasil memasukkan unsur-unsur upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta pengkajian ulang terhadap TOR ini setelah lima tahun berjalan yang mengarah pada penguatan mandat, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Unsur-unsur tersebut dijamin pemenuhannya seperti yang tercatat dalam satu paragraf tersendiri pada deklarasi pendirian ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights pada ASEAN Summit, yang rencananya akan digelar Oktober mendatang.
Dari hasil KTT tersebut maka sebetulnya ASEAN masih menunggu adanya Human Right Body berjalan secara optimal sebagai wadah atau media untuk menghentikan pelanggaran HAM di Negara anggotanya dan khusus dalam hal ini adalah Myanmar.
1.      Secara mendasar PBB dan ASEAN memiliki wewenang  untuk turut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Myanmar. PBB telah melakukan upaya persuasif secara intensif, yaitu dengan mengirim Ibrahim Gambari sebagai utusannya guna memantau dan menjadi jembatan penyambung antara Junta dan PBB. Selain itu ASEAN pun sebenarnya telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, hal tersebut dibuktikan dengan selalu dibahasnya permasalahan Myanmar dalam KTT ASEAN.
2.      Akan  tetapi upaya yang dilakukan PBB dan ASEAN belumlah berhasil, karena pada kenyataannya Junta militer Myanmar masih kuat sekali mencengkeram Myanmar. PBB dan ASEAN juga sangat terbentur dengan sikap tertutup dan tidak kooperatif junta. Permasalahan yang ada menurut Junta adalah permasalahan intern Myanmar, dan Pemerintah Junta merasa bahwa otoritasnya tidak boleh terlalu dicampuri oleh pihak luar.
Sikap Penulis:
1.      Seharusnya PBB dan ASEAN dapat lebih berani dalam mengambil sikap. Tidak hanya upaya-upaya persuasif yang dilakukan, tetapi intervensi segala aspek juga perlu dilakukan. Karena untuk permasalahan yang ada di Myanmar ini sudah tidak perlu lagi terlalu mempertimbangkan teritorial kewenangan. Menurut penulis tidak menjadi masalah jika PBB dan ASEAN turut campur, karena pelanggaran HAM yang dilakukan Junta sudah tidak dapat lagi ditolerir dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam 4 kategori pelanggaran HAM berat.
2.      Perlunya kesamaan visi terlebih dahulu di dunia Internasional mengenai permasalahan di Myanmar. Agar ketika PBB atau ASEAN mengambil langkah, sudah merupakan keputusan bersama, sehingga upaya penyelesaian dapat lebih fokus.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar